Solusi Menuju BBM Berkeadilan

SELINTINGAN kabar di berbagai media tentang wacana larangan sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi benar-benar menyakiti hati sebagian besar masyarakat kecil.

Karena pengguna sepeda motor sebagian besar memang masyarakat menengah ke bawah. Bagi mereka, wacana benar-benar tidak prorakyat. Dengan keadaan yang sekarang saja mereka sudah merasa terberatkan. Apalagi jika wacana larangan yang hampir pasti akan menaikkan pengeluaran rutin mereka itu benar-benar terealisasi. Secara psikologis, hal ini pasti akan menambah potensi stres masyarakat yang notabene di zaman ini sudah ditekan oleh banyak tuntutan. Akan tetapi di sisi lain pemerintah selaku eksekutor kebijakan pun punya alasan yang mendasari timbulnya wacana ini,yakni semakin besarnya porsi subsidi BBM dalam APBN. Sebuah kondisi yang cukup mengkhawatirkan dalam perspektif pemerintah mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi khususnya sepeda motor pasti akan semakin memperbesarnya.

Ditambah lagi dengan penyaluran subsidi tersebut yang ternyata banyak yang salah sasaran. Fakta di lapangan justru menunjukkan subsidi BBM ini kebanyakan justru dinikmati orang-orang yang sebenarnya mampu. Selain itu, pengguna sepeda motor berjumlah cukup banyak. Hal ini mungkin yang menjadi salah satu godaan bagi pemerintah untuk membebankan besarnya porsi subsidi BBM pada mereka. Kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pemerintah memang sama-sama punya argumen yang kuat. Akan tetapi, lebih dari itu kita harus memikirkan solusinya. Karena jika keduanya hanya menolak usul lawan tanpa memberikan usulan baru yang lebih bisa diterima bersama, solusi tidak akan pernah muncul.

Sebagai langkah produktif, saya punya beberapa usul yang mungkin bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama, larangan penggunaan BBM bersubsidi diterapkan pada mobil pribadi yang notabene dimiliki masyarakat menengah ke atas. Kedua, penerapan larangan tersebut dimulai dari kalangan pemerintahan dan birokrat bertahap dari elite hingga menengah. Ketiga, mengajak perusahaan transportasi dan perusahaan yang menggunakan transportasi untuk menggunakan BBM nonsubsidi, lalu memberikan label khusus bagi perusahaan yang mendukung program pemerintah tersebut. Keempat, bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memopulerkan penggunaan BBM nonsubsidi dengan memanfaatkan isu cinta lingkungan.

Jadi, besarnya porsi subsidi BBM di APBN itu sebaiknya memang dibebankan lebih dahulu di tingkat elite. Karena,mereka memang punya sedikit kelebihan dari segi materi. Terlebih mereka juga merupakan para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi bawahannya. Masyarakat secara umum pun seharusnya bisa bersikap lebih bijak dengan menikmati subsidi jika itu bukan haknya. Ketika nurani kita sebagai manusia telah tulus berbicara, jawabannya akan mudah: Jika saya mampu, saya menggunakan BBM nonsubsidi. Karena hanya dengan nuranilah kita bisa menjawab sendiri, apa solusi menuju BBM berkeadilan.(*)

Muhammad Pratama
Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia

*Udah lama gak posting nih. Yaudah posting tulisan saya yang dimuat di SINDO hari ini (4 Juni 2010) aja. Alhamdulillah, dengan ini berarti sudah dua kali tulisan saya dimuat di harian Seputar Indonesia (SINDO). Ayo! Kawan-kawan yang lain terus menulis juga yah...

Salam Kreatif - Kritis,
Pratama

Read more »

Warung Padang: Semi Waralaba dan Cerminan Ekonomi Kerakyatan

Siapa yang tak kenal warung padang? Di lingkungan rumah kita saja mungkin ada lebih dari satu. Dengan nama-nama khasnya, warung padang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Karena orang padang kan tidak tinggal di Indonesia saja. Saya jadi ingat, ada salah satu artis ketika ia sedang naik haji, ternyata ia menemukan warung pada di sana. Mengangumkan!

Saya pun termasuk pencinta masakan khas padang. Saat orang tua sedang tidak di rumah, biasanya saya membeli makanan di warung padang. Uniknya, saya tidak mempermasalahkan di warung padang mana saya membeli. Selama masih berlabel "WARUNG PADANG", saya pasti akan tetap membelinya. Jadi, seperti ada semacam jaminan mutu gitu.

Padahal, jaminan mutu seperti itu biasanya hanya ditemukan pada konsep waralaba. Karena biasaya bahan baku dan resep masakannya telah ditentukan oleh pusat. Selain itu, ada hubungan langusung antara pusat dan cabang. Berbeda dengan warung padang yang tidak memiliki pusat, tapi seperti punya resep khusus khas padang yang diketahui banyak orang. Sehingga bisa tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia.

Jika restoran waralaba lain memiliki kesamaan yang cukup kental, bahkan persis. Warung padang menyediakan payung yang lebih besar. Sehingga meski memiliki brand "WARUNG PADANG", masih tetap ada varian-varian di dalamnya. Persamaan dan perbedaan antara konsep waralaba dan warung padang membuat saya menyebut warung padang sebagai semi waralaba.

Selain itu, warung padang juga merupakan cerminan ekonomi kerakayatan. Jika konsep waralaba memiliki hak nama dan resep serta seakan-akan memonopolinya. Sehinggga yang kaya adalah pusat alias boss-bossnya. Berbeda dengan warung padang yang menyebarkan hak nama dan resepnya kepada seluruh manusia layaknya anugerah Allah yang siap dimanfaatkan oleh siapa pun. Di sini terlihat warung padang tidak memiliki misi untuk memperkaya diri, tetapi memberdayakan masyarakat, khususnya di akar rumput yakni kalangan menengah ke bawah. Inilah cerminan tentang bagaimana sebuah bisnis hidup di Indonesia: Ekonomi Kerakyatan.

Salam Kreatif - Kritis,
Pratama

Read more »

Budaya Dialog yang Sedang Di Persimpangan Jalan

Tanggal 14 April lalu priok berguncang. Tepatnya di koja, cukup dekat dengan tempat tinggal saya karena memang sama-sama di kecamatan tanjung priok. Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi di sana. Tapi saya akan coba membahasnya dari perspektif lain yang mungkin sering kita lupakan, karena terlalu asik dengan ‘keseruannya’. Saya tidak heran jika sebagian besar masyarakat membicarakan ‘keseruan’ kejadiaannya, tapi cukup jarang yang bertanya: Mengapa ini bisa terjadi? Apa Penyebabnya?

Kalau saya lihat, hal ini disebabkan oleh belum mengakarnya budaya dialog baik dari pihak Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya (dalam kasus ini Satpol PP) dan masyarakat secara umum. Karena budaya ini memang masih sedang kita rekonstruksi kembali setelah selama 32 tahun dihancurleburkan oleh Orba yang sarat dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang). Ironisnya, budaya dialog sebenarnya juga bagian dari budaya musyawarah yang merupakan karakter bangsa yang telah digariskan oleh para pendiri.

Dalam sebuah dialog, semua pihak berada pada kedudukan yang setara. Egaliter. Lalu dua pihak yang berbeda pendapat saling mengutarakan argumennya. Sehingga subjektivitas ke dua belah pihak akan diobjektivikasi di sini. Mereka memperjuangkan argumen sendiri dan menerima argumen lawan secara bergantian. Terus… Hingga pada titik tertentu tercapai kata sepakat di antara keduanya.

Prinsip implementasi dialog mirip dengan teori mekanisme pasar dan tangan-tangan tak nampaknya Adam Smith. Bahwa ada dua kutub yang saling tarik menarik dengan tujuannya masing-masing lalu digerakkan oleh tangan-tangan tak nampak ke arah tujuan bersama yang merupakan titik keseimbangan. Seperti itulah ketika kita sedang berdialog. Oya, tahukan yang dimaksud tangan-tangan tak nampak? Jelas, Allah SWT.

Dialog membuat pihak yang berseteru, berusaha mengerti keinginan masing-masing. Sehingga semua menganggap keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama dan tidak ada alasan untuk kecewa karena semuanya telah setuju. Berbeda jelas dengan gaya otoritarian ataupun kekerasan.

Akan tetapi… Masalahnya bukan hanya soal budaya dialog yang belum mengakar, tetapi juga belum efektifnya budaya dialog yang dilaksanakan. Kadang-kadang saya suka kesal dengan argumen yang ‘tidak menamabah’, terkesan hanya mengulang argumen yang telah disebutkan tadi, dan menyalahkan tanpa memberi solusi.

Jangankan organisasi tingkat sekolah maupun kampus, di DPR saja saya masih sering melihat hal itu. Padahal kebebesan berpendapat melalui dialog atau musyawarah ini adalah sebuah peluang menuju kebaikan, tetapi malah dihambat dengan kebiasaan-kebiasaan berargumen yang tidak efektif. Kalau saya, lebih baik diam daripada bicara ‘tidak menambahkan’. Lebih baik berargumen sekali tapi bicara solusi daripada berargumen berulang kali hanya untuk mempermasalahkan hal yang sudah jadi masalah.

Budaya Dialog yang sedang kita rekonstruksi ini sedang di persimpangan jalan. Apakah ia akan setback dan kembali menjadi otoritarian yang sarat kekerasan? Atau akan menyimpang dari tujuan karena kebiasaan-kebiasaan berargumen tidak efektif? Atau akan terus melesat menuju tujuan luhurnya: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Salam Kreatif - Kritis,
Pratama

Read more »

Pengangguran Intelektual: Pantaskah Kaum Intelektual Menganggur?

Frase itu (Pengangguran Intelektual – Red.) beberapa kali saya dengar belakangan ini. Entah kenapa, saya merasa frase itu adalah sebuah bentuk penghinaan dan perendahan derajat. Bagaimana bisa kata pengangguran digabungkan dengan intelektual? Tapi setelah saya merenung sejenak, ya... Faktanya memang bicara demikian. Hal ini membuat saya penasaran, hal apa yang menyebabkan ini terjadi?

Masa iya sih. Seorang yang dikaruniai puluhan bahkan ratusan buku selama 4 tahun masih menganggur? Seorang yang telah menganalisis dan menyelesaikan banyak masalah masih menganggur? Seorang yang telah berkembang dalam lingkungan sosial yang membangun dan kompetitif masih menganggur? Dan banyak lagi kebingungan-kebingungan saya tentang fakta ini.

Ada beberapa sebab menurut saya mengapa hal ini bisa terjadi?

1. Pola Pikir Lama Warisan Belanda
Menjadi jajahan Belanda selama 3,5 abad benar-benar mempengaruhi pola pikir dan karakter bangsa ini. Belanda banyak memberi warisan bagi bangsa ini. Tapi sayang, warisan itu kini tak lagi relevan tapi masih saja kita gunakan. Salah satunya adalah sekolah dan menuntut ilmu untuk menjadi pegawai (itulah mengapa saya merekomendasikan reorientasi belajar). Belanda memberikan pendidikan kepada pribumi agar bisa dijadikan tenaga terampil dan berkualitas tapi murah. Itulah mengapa banyak kaum intektual yang menganggur, karena lamarannya terus-terusan ditolak. Padahal masih banyak peluang lain yang belum dilirik (Peluang bisnis salah satunya).

2. Berorientasi pada Status dan Jabatan
Menurut saya ini juga salah satu warisan Belanda. Dulu, pribumi merasa bangga ketika mereka diangkat sebagai pegawai kompeni, pribumi lain dianggap lebih rendah darinya. Itulah mengapa banyak kaum intelektual yang gengsi untuk memulai dari bawah. Mereka lebih bangga menjadi karyawan kantoran dengan gaji 3 juga perbulan, dibanding jadi tukang nasi goreng dengan laba 300 ribu perhari. Selain itu, mereka juga merasa tidak bisa berkontribusi tanpa jabatan. Padahal sesungguhnya, banyak kontributor besar di bangsa ini yang tak punya jabatan struktural. Karena jabatan itu sementara, tapi kontribusi dan kapasitas itu abadi.

3. Hanya Mengejar Prestasi Belajar
Bayangkan! Jika seorang doktor ternyata menjadikan disertasi sebagai karya terakhirnya. Itulah yang akan terjadi ketika seseorang hanya mengejar prestasi belajar. Sehingga, jangan heran jika banyak sarjana S1 yang hanya mampu menawarkan ijazahnya. Hal ini karena mereka tidak membangun tradisi belajar. Tradisi yang membuat para sarjana, master, dan doktor terus membaca, menulis, meneliti, dan berdiskusi meski tak lagi mengejar ijazah dan dipepet tugas kuliah. Menurut mereka prestasi hanyalah bonus dari kontribusi dan karya yang telah mereka ciptakan.

Sudah jelas, bahwa akar masalahnya sebenarnya terletak pada pola pikir kita. Pola pikir yang diwariskan oleh nenek moyang yang kini tak lagi relevan dengan tantangan zaman. Pola pikir yang telah mengkungkung kita dalam ketertinggalan. Pola pikir yang membuat kemajuan itu tak kunjung datang, meski bangsa ini punya puluhan juta pejuang intelektual.

Ingat! Perubahan besar adalah akumulasi dari perubahan-perubahan kecil yang saling menguatkan. Begitu pun, tak ada perubahan dalam skala bangsa, sebelum kita memulainya dari skala individu. Tidak ada 10 tanpa 1, begitu pun tidak ada 200 juta tanpa 1. Dekatkan bangsa Indonesia dengan kemajuan dengan terus melakukan perubahan dan perbaikan, mulai dari diri sendiri, hal kecil, dan sekarang juga!

Salam Kreatif - Kritis,
Pratama

Read more »

Kesalahan Kurikulum di Indonesia

Kata orang-orang majunya suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Jadi tidak heran pendidikan di negara-negara maju pasti bagus. Nah, apakah menurut anda Indonesia tidak maju-maju karena kualitas pendidikannya yang masih kurang baik.

Gue di sini coba memaparkan kira-kira apa aja sih kesalahan kurikulum di Indonesia. Semoga kita bisa berbagi solusi disini.

1. Semua murid seakan-akan diwajibkan naik kelas (Sehingga banyak nilai-nilai yang dipaksakan/dikatrol)
2. Kenaikan kelas hanya ditentukan oleh nilai pelajaran/kognitif (Aspek lain seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja)
3. Tidak ada pelajaran tentang kewirausahawan (Sehingga sebagian besar dari lulusan kita berpikir untuk mencari kerja)
4. Ujian/Ulangan dijadikan sebagai standar kualitas bukan bahan acuan untuk lebih baik (Seakan-akan siswa yang nilainya jelek adalah bodoh)
5. Lebih mementingkan hasil akhir daripada proses belajar (Berdampak pada mentalitas siswa)
6. Buku masih menjadi sumber utama dalam belajar (Jadi kalau yang gak punya buku pasti dimarahin)
7. Semua kesalahan di atas akan terus terakumulasi dan menjadikan mentalitas siswa-siswa di Indonesia semakin bobrok. Dari sinilah calon-calon koruptor masa depan kita tercipta!

Bagi yang sudah baca artikel ini harus memberikan solusi melalui komentar. Karena kalau kita sudah tahu sumber kebobrokan bangsa ini masa' kita hanya diam saja? Give Your Resolution!

Read more »

Efek dari Up to Date?

"Makanya Up to Date dong!". Kata-kata itu mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari urusan gaya berbusana, gaya berbicara, gaya rambut, terutama gadget-gadget nan mahal (HP, mp3, laptop, dll). Apakah benar kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman? Ikuti pembahasannya!

Sekarang-sekarang ini mungkin yang lagi trend itu adalah HP 3g. Banyak orang yang berani merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli HP tersebut. Padahal mungkin banyak orang yang sebelumnya sudah memiliki HP tapi karena ada yang lebih canggih, beli lagi deh yang baru. Setahunya gue sih rata-rata orang menengah ke atas itu beli HP baru setiap 1-3 tahun sekali. Wuih... Udah gitu kalau beli yang mahal lagi.

Selain HP mungkin salah satunya PC Game. Semakin lama Developer PC Game terus meningkat kualitas game mereka, tapi hal ini juga akan membuat game tersebut membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Jadi jika para remaja sedang jalan-jalan di Toko Kaset Game, langsung deh kata-kata ini keluar "Ayah, RAM komputer kita ditambah dong biar bisa mainin game ini" atau "Ayah, Beli Video Card baru dong biar bisa mainin game ini" (Kayaknya pengalaman pribadi nih...).

Jangan sampai perkembangan zaman menjerumuskan kita pada hidup yang konsumtif. Jangan sampai di dalam otak kita hanya ada kata "Besok beli ini", "Besok beli itu", "Beli semuanya".

Setahu gue, Up to Date berarti mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai bidang. Namun siapa yang mengembangkan dunia? Negara Maju bukan? Seharusnya kita jangan cuma mengikuti perkembangan dunia, tapi juga kita harus bisa membuat dunia berkembang.

Up to Date boleh-boleh saja asalkan dengan porsinya tidak banyak, Tapi apakah semua perkembangan wajib kita ikuti? Gak Kan?

Semua orang diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. So, Jadikan kelebihan kita sebagai sarana untuk merubah diri kita, merubah keluarga, merubah lingkungan, merubah bangsa, dan merubah dunia. Tanamkan dalam otak kita "Apa yang bisa aku buat" bukan "Apa yang bisa aku beli". Lets Produce!

Read more »